Akuntansi Internasional (Thailand)

Nama :Rizky Noviardha

 Kelas : 4EB15 

 NPM : 29210911 

 Kelompok 5 

STANDAR AKUNTANSI THAILAND

Thailand adalah salah satu Negara yang berada di Asia Tenggara. Thailand berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur, Malaysia dan Teluk Siam di sebelah selatan, Myanmar dan Laut Andaman di sebelah barat. Thailand memiliki system pemerintahan monarki konstitusional. Thailand juga dikenal sebagai Kerajaan Thai. 

SEJARAH NEGARA THAILAND

 Asal usul Kerajaan Thai atau Thailand secara tradisional dihubungkan dengan sebuah kerajaan bernama kerajaad Sukhotai pada 1238. Umur kerajaan ini sangat pendek sehingga kiprahnya dilanjutkan oleh kerajaan Ayuttha yang berdiri pada abad ke 14. Kebudayan Kerajaan Thai atau Thailand dipengaruhi oleh Tiongkok dan India. 

Thailand mulai membina hubungan dengan beberapa Negara besar, seperti Eropa pada awal abad ke 16. Meskipun hubungan tersebut diwarnai tekanan yang kuat dari Negara besar tersebut, Thailand tetap bertahan menjadi satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa. Akan tetapi dengan adanya pengaruh dai barat menyebabkan perubahan pada abad ke 19. Hal ini kemudia membuat kelonggaran untuk pedagang dari Britania. Kelonggaran bagi para pedagang Britania ini menyebabkan banyaknya pengaruh-pengaruh baru masuk dan menjadi suatu trend masyarakat Thailand pada saat itu. Selain itu kedatangan pedagang dari Britania juga mengakibatkan adanya kemunduran bagi para pedagang local Thailand.

Pada 1932, sebuah revolusi tak berdarah terjadi di Thailand. Revolusi itu menyebabkan dimulainya system pemerintahan Monarki Konstitusional. Pada perang dunia ke II Thailand bersekutu dengan Jepang. Namun pada saat perang dunia berakhir, Thailand bersekutu dengan Amerika Serikat. Di Thailand terjadi beberapa kali kudeta setelah berakhirnya perang dunia ke II. Kudeta ini telah membawa Thailand kea rah demokrasi pada 1980-an. 

SISTEM AKUNTANSI di THAILAND 

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menghindari penjajahan. Tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi. 

Standar akun dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS. 

Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam busrsa saham. 

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015. 

Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik. 

THAILAND

Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi. Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika. Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya. Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS. Thailand SEC mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat di bursa Thailand untuk diaudit oleh Akuntan Publik. 

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015. Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik. 

 DELAPAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN AKUNTANSI NEGARA THAILAND 

1. Sumber Pendanaaan 

Sumber pendanaan dari negara Thailand berasal dari Ekonomi Thailand yang bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat. Dengan mengekpor apa yang dimiliki negara Thailand seperti beras maupun produk-produk lain dapat membuat pendapatan negara Thailand bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan dapat dijadikan pendanaan bagi negara. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka semakin besar juga pendanaan atau pembelanjaan yang dapat dikeluarkan oleh negara Thailand. 

2. Sumber Hukum

Pendiri hukum Thailand modern adalah Pangeran Rabi dari Ratchaburi yang memainkan peran utama dalam memperkenalkan sistem modern administrasi peradilan. Penyusunan Kode Sipil dan komersial dimulai pada masa pemerintahan Raja Rama V dan selesai pada masa pemerintahan Raja Rama VII. Revolusi 1932 memiliki efek penting pada sistem hukum dan peradilan Thailand karena mengubah bentuk pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Konstitusi vested kekuasaan kehakiman dengan Pengadilan. Hakim melaksanakan tugasnya atas nama Raja dan terjamin kemandirian dalam kasus mengadili menurut hukum yang berlaku.

3. Perpajakan 

Informasi pajak Thai : perpajakan umum atas penghasilan, bagaimana itu dihitung , kapan harus membayar pajak , apa ada pembebasan dan banyak lagi. Semua individu, apakah asing atau Thai , yang bekerja di Thailand atau memiliki penghasilan kena pajak harus mengajukan permohonan untuk nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Pendapatan pada presentasi dari kartu identitas atau paspor asing Thailand dan bukti dari kebutuhan untuk nomor tersebut. Ada tarif pajak yang lebih rendah untuk perusahaan UKM dan kemitraan hukum , berarti dalam kasus ini, suatu entitas dengan tidak lebih dari 5 juta Baht modal disetor . Posisi pajak adalah sebagai berikut : - di mana laba bersih kurang dari 150.000 Baht dalam periode akuntansi : tidak ada pajak - di mana laba bersih lebih dari 150.000 Baht tetapi kurang dari 1 juta Baht dalam periode akuntansi : pajak 15 persen - di mana laba bersih melebihi 1 juta Baht dalam periode akuntansi : 23 persen pajak untuk periode akuntansi yang dimulai dari 1 Januari 2012 , dan pajak 20 persen untuk periode akuntansi terhitung sejak 1 Januari 2013 Kantor pajak utama di Bangkok , tetapi ada Departemen Pendapatan kantor cabang di seluruh Thailand . Kantor Utama juga memiliki personel berbahasa Inggris yang dapat membantu dengan pajak pengarsipan, informasi umum atau untuk mencari cabang. 

4. Ikatan Politik dan Ekonomi 

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara . Peradilan adalah independen dari eksekutif dan legislatif . Kerajaan Thailand dan Kerajaan Siam akhir berada di bawah kekuasaan absolut raja- raja . Namun, setelah ' revolusi demokratik ' pada tahun 1932 , dipimpin oleh birokrat dan militer kebarat-baratan yang berorientasi tradisional , negara resmi menjadi di bawah monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi tertulis pertama dikeluarkan. Namun politik menjadi arena pertempuran antara faksi-faksi elit lama dan baru , birokrat , dan jenderal . Kudeta terjadi dari waktu ke waktu , sering membawa negara di bawah pemerintahan junta belum lain . Sampai saat ini Thailand telah memiliki tujuh belas charter dan konstitusi , yang mencerminkan tingkat tinggi ketidakstabilan politik . Setelah kudeta berhasil , rezim militer telah dibatalkan konstitusi yang ada dan diumumkan charter interim . Negosiasi antara politisi , orang berpengaruh dan jenderal telah menjadi faktor utama untuk pemulihan stabilitas politik sementara. 

5. Inflasi 

Maret, harga konsumen naik 0,22% dari bulan sebelumnya, yang hampir tidak berubah dari kenaikan 0,23% yang diamati pada bulan Februari. Menurut Departemen Perdagangan, kenaikan Maret adalah hasil dari kenaikan harga untuk makanan dan minuman non-alkohol serta untuk transportasi dan komunikasi. Inflasi tahunan naik tipis dari 2,0% pada bulan Februari menjadi 2,1% pada bulan Maret. Hasilnya adalah setara dengan ekspektasi pasar. Harga konsumen inti, yang mengecualikan energi dan harga pangan segar, turun sedikit dari 0,27% pada Februari menjadi 0,08% pada bulan Maret. Selain itu, inflasi inti tahunan naik tipis menjadi 1,3% (Februari: 1,2%). Inflasi inti masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 0,5% -3.0%. The Bank of Thailand memproyeksikan inflasi akan rata-rata 2,4% pada tahun 2014. FocusEconomics Consensus Forecast panelis memperkirakan inflasi rata-rata 2,8% pada tahun 2014, yang turun 0,1 poin persentase dari Konsensus bulan lalu. Untuk tahun 2015, panelis melihat rata-rata inflasi sebesar 3,1%. 

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi 

Pada tahun 2010 ekonomi negara thailand akan tumbuh lebih dari 7% setahun ini namun melambat pada tahun 2011, walaupun awal tahun adanya kekerasaan dan bencana. Berikut merupakan beberapa faktor untuk menunjang Perekonomian dinegara Thailand. 1. Pertanian (agrikultur) Hasil pertanian yang utama di Thailand Beras, singkong (tapioca), karet, jagung, tebu, kelapa, kacang kedelai 2. Pertambangan Hasil pertambangan meliputi timah (hasil pertambangan utama), tembaga, minyak dan gas, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. 3. Industri Industri yang dikembangkan masih bersifat industri pengolahan hasil alam, seperti pengolahan beras, pengolahan karet mentah, pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan minyak bumi. Saat ini mulai berkembang industri perakitan komponen elektronika dan otomotif. 4. Pariwisata Pemerintah Thailand menggabungkan konsep wisata alam dan wisata budaya. Salah satu objek wisata alam yang terkenal adalah Pantai Pattaya di Teluk Siam dan panorama indah pegunungan di Chiang Mai (Pegunungan Utara). Wisata budaya berupa bangunan-bangunan sejarah atau tarian khas Thailand. 

7. Tingkat Pendidikan 

Dalam acara rapat dengan Atase Pendidikan (atdik) yaitu untuk pemantapan program kerja dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Bangkok (SILN), telah di paparkan tentang sistem pendidikan di Thailand. Dalam paparan tentang sistem pendidkan di Thailand ternyata ada kesamaan dengan sitem pendidikan di Indonesia dan ada juga perbedaanya. Berikut ini penjelasannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan rincian grade sebagai berikut : • Pendidikan play group dan TK usia 3-6 tahun • Pendidikan Sekolah dasar (selama 6 tahun), grade 1-6 • Pendidikan Sekolah Menengah (selama 3 tahun), grade 7-9 • Pendidikan Sekolah Menengah atas (selama 3 tahun), grade 10-12 Untuk grade 7-12 dalam satu kompon sekolahan, mereka tak harus mendaftar lagi , sudah otomatis melanjutkan di sekolah itu. Ujian Nasional (UN) di Thailand dikoordinasikan oleh Bureu of Education Testing Office dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai Sistem Ordinary National Education Test (O-net). UN di wajibkan untuk grade 3, 6, 9 dan 12. Ada 8 mata pelajaran yang di-UN kan yaitu : 1. Bahasa Thai 2. Matematika 3. Science 4. Ilmu sosial 5. Agama dan Kebudayaan 6. Bahasa asing 7. Health dan Physical Education 8. Art, Career dan Technology Sedangkan siswa dari grade 1,2,4,5,7,8,10 dan 11, mengikuti ujian kelas dari sekolah masing-masing yang mengacu dari Office of Academic affair , Kementrian Pendidikan Thailand, secara serentak. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kawan-kawan. 

8. Budaya 

Budaya dari Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik adat ke daerah yang dikenal sebagai Thailand modern ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama dengan tetangga pra-sejarah budaya Asia Tenggara . Hal ini dipengaruhi terutama oleh Animisme , Hindu , Buddha , serta oleh migrasi kemudian dari Cina , dan selatan India . Source : 

http://maylanilestari.blogspot.com/2011/04/kebudayaan-negara-thailand.html http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Thailand 

http://www.focus-economics.com/en/economy/charts/Thailand/Inflation http://thailand.angloinfo.com/money/income-tax/ 

http://www.pajak.go.id/content/ringkasan-tarif-p3b 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Thailand 

http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/ http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand 

http://wiloda.blogspot.com/2013/04/akuntansi-negara-thailand.html