Analisislah kaitan antara kebijakan pembangunan Indonesia, baik pembangunan nasional maupun pembangunan sector (daerah) dengan kebijakan hutang luar negeri.
Kebijakan Pembangunan Indonesia
Teori pembangunan dalam ilmu social dapat dibagai dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori makro pertumbuhan ekonomi dan perubahan social ddan teori mikro mengenai nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Sedangkan teori paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan , ketergantungan dan system dunia. Menurut Tikson membaginya kedalam tiga klarifikasi teori pembangunan yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada tiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan tentang adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi.
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, social, budaya, politik yang berlangsung pada level mikro dan makro.
Dalam pembahasan kali ini pembangunan yang terjadi dalam bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi sangat luas cakupannya. Salah satunya definifi pembangunan ekonomi menekan kepada income per capita (pendapatan per kapita). Pengertian ini merupakan kemampuan suatu Negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk.
Dalam pembagunan Indonesia, terbagi dalam tiga kelompok pembangunan yaitu, pembangunan nasional, pembangunan sector daerah, dan pembangunan hutang luar negeri.
1. Pembangunan Nasional
Dalam pembangunan nasional yang paling utama ialah perencanaan. dalam pembahasaan ini, mengenai Perencanaan Pembangunan Nasional Menurut Teori Tradisional
Pemerintah memiliki tempat yang sangat luas dalam pembangunan dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan Negara maka pemerintah mendorong masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan, mendorong masyarakat untuk melakukan control social terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah, sehingga akan terhindar dari KKN dalam pemerintah. Dengan keterbukaan berarti pemerintah atau penyelenggaraan Negara sangup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap rakyat.
Selain itu, pembangunan nasional merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang bererncana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa. Perubahan yang menuju kea rah yang lebih baik ataupun terencana.
Kebijakan menurut Deddy T.Tikson, pembangunan Nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, social dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam stuktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sector pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.
2. Pembangunan Sektor Daerah
Pembangunan ekonomi sector daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembagan kegiatan ekonomi.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakn-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan mengunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengantin inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Ada tiga implikasi pokok prencanaan pembangunan ekonomi daerah;
Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistic memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah.
3. Pembangunan Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri adalah sebagian dari total utang Negara yang diperoleh dari para kreditur diluar Negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintahan, perusahaan, ataupun perorangan.
Adapun Faktor-Faktor penyebab Timbulnya Utang:
- Motivasi Negara
- Kepentingan ekonomi dan strategi
- Tanggung jawab moral
- Negara penghutang
- Saving investment GAP
- Foergein Exchange GAP
- Trade GAP
Sumber – sumber pembiayaan Indonesia
- Ekspor
- Bantuan Luar Negeri
- Investasi asing atau PMA
- Tabungan Domestic
Kaitan Antara Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Hutang Luar Negeri
Dengan semakin pesatnya pembangunan di Negara ini, yaitu Indonesia. Membuat pemerintah harus bisa lebih bertanggung jawab kepada tercapainya sarana bagi masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun harus tepat sasaran. Baik, kebijakan nasional maupun kebijakan untuk pemerintah dalam sector daerah. Kaitannya antara kebijakan nasional, daerah dengan hutang luar negeri yaitu akan menimbulkan di penerimaan ataupun pengeluaran Negara.
Dalam pembangunan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan infrastruktur yang baik. Kebijakn yang diambil pun dapat mempenagruhi keuangan Negara. Sedengkan, dalam pembangunan daerah, pemerintah sector daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan menekan biaya pajak, dan kemudian dapat mempengaruhi pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan hutang luar negeri juga sangat mempengaruhi kebijakn pembangunan Indonesia. Karena hutang yang tak kunjung selesai ditambah dengan bunga yang tinggi membuat Indonesia sering mengalami deficit.
Apabila pemerintah bisa meningkatkan pembangunan Nasional dan daerah, dan menurunkan kebijakn hutang luar negeri dengan itu pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.
sumber:
- profsyamsiah.wordpress.com
- deashiindes.blogspot.com
- diladetari.b;ogspot.com
NAMA : RIZKY NOVIARDHA
KELAS : 1EB15
NPM : 29210911
